Panoramic Banten. Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025 tidak hanya menyuarakan satu isu, melainkan beragam tuntutan yang dianggap mencerminkan keresahan rakyat. Salah satu sorotan utama adalah desakan pemotongan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu tinggi. Publik menilai, di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, kesejahteraan pejabat seharusnya tidak jauh melampaui rakyat yang mereka wakili.
 
Selain persoalan gaji, para demonstran juga mengkritik dugaan dominasi militer dalam urusan sipil. Mereka menilai, keterlibatan berlebihan aparat bersenjata dalam berbagai lini kehidupan sipil berpotensi mengikis nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Kekhawatiran ini semakin menguat di tengah isu meningkatnya pengaruh militer dalam pengambilan kebijakan negara.
 
Bagi mahasiswa dan aktivis, dua isu tersebut saling berkaitan: tunjangan tinggi DPR menunjukkan lemahnya moralitas pejabat, sementara dominasi militer memperlihatkan rapuhnya sistem demokrasi. Dalam orasi mereka, para demonstran menegaskan bahwa rakyat membutuhkan transparansi, keberpihakan, serta kepemimpinan yang berlandaskan keadilan sosial.
 
Meski aksi berlangsung panas dan sempat terjadi bentrokan dengan aparat, suara tuntutan tetap menggema sebagai pengingat bagi para pengambil kebijakan. Demonstran menilai, reformasi yang diidamkan sejak 1998 tidak boleh hanya berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang melindungi hak rakyat.
 
Kini bola panas berada di tangan DPR dan pemerintah. Publik menunggu, apakah tuntutan pemotongan gaji dan penguatan kembali supremasi sipil akan benar-benar dipertimbangkan, atau hanya berakhir sebagai aspirasi yang tenggelam di tengah riuh politik. Bagi masyarakat, aksi 25 Agustus menjadi pesan keras bahwa demokrasi sejati hanya bisa bertahan jika pejabat berani melakukan perubahan nyata.