Panoramic Banten. Fenomena intoleransi yang semakin mencuat di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh agama dari berbagai kepercayaan menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap maraknya kasus pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, hingga ujaran kebencian bernuansa agama di ruang publik dan media sosial. Mereka menilai situasi ini sebagai ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 

Dalam pernyataan bersama yang disampaikan di Jakarta, para pemuka agama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu sepakat bahwa intoleransi bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga bentuk kegagalan dalam membumikan nilai-nilai agama yang sesungguhnya mengajarkan kasih, damai, dan saling menghormati. “Agama apapun tidak mengajarkan kebencian,” ujar Romo Ignatius R., tokoh Gereja Katolik. 

Kementerian Agama turut menanggapi kekhawatiran ini dengan mengajak semua pihak untuk lebih aktif melakukan edukasi dan dialog lintas agama. Menteri Agama menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji penguatan regulasi terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk pemberian sanksi terhadap oknum yang terbukti menyebarkan intoleransi. “Negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok yang menyebar ketakutan,” tegasnya. 

Sementara itu, masyarakat sipil dan organisasi keagamaan juga mendorong implementasi nyata dari moderasi beragama yang selama ini digaungkan. Mereka menilai upaya pemerintah belum cukup menyentuh akar masalah, seperti minimnya pendidikan toleransi di lingkungan keluarga dan sekolah, serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran berbasis SARA. 

Para tokoh agama berharap momen bulan kemerdekaan ini menjadi titik refleksi nasional untuk kembali meneguhkan semangat toleransi sebagai fondasi Indonesia. Mereka menekankan bahwa kerukunan tidak cukup hanya dikampanyekan, tetapi harus diperjuangkan secara konkret melalui keteladanan, edukasi, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan atas nama apapun.