Panoramic Banten. Aliansi buruh Gebrak menyambut keputusan pemangkasan tunjangan anggota DPR. Mereka menilai langkah ini sebagai kemajuan setelah gelombang protes publik, namun menegaskan perjuangan belum selesai. Ketua Umum KASBI, Sunarno, mengingatkan ada “tujuh PR” yang harus segera dijawab parlemen dan pemerintah agar kebijakan berdampak nyata bagi rakyat pekerja.
 
Tujuh PR itu meliputi: penurunan pajak rakyat setidaknya 50% per item dan penurunan harga kebutuhan strategis (BBM, listrik, tol, internet, sembako), pembentukan undang-undang yang pro-rakyat (buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, warga miskin kota), pengusutan tuntas kekerasan/represi saat aksi, reformasi total sistem politik–HAM–penegakan hukum, pencegahan KKN termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset, redistribusi kekayaan nasional yang lebih merata, dan peningkatan respons pemerintah–DPR terhadap keluh-kesah rakyat.
 
Gebrak menyebut konsolidasi gerakan masih berjalan dan menyiapkan aksi lanjutan untuk mendesak realisasi tuntutan tersebut. Mereka menegaskan pemangkasan tunjangan hanyalah permulaan, sementara ukuran keberhasilan ada pada perubahan kebijakan yang menyentuh kesejahteraan pekerja dan layanan publik.
 
Adapun dari sisi kebijakan, pimpinan DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan efektif 31 Agustus 2025 disertai pemangkasan sejumlah pos lain. Setelah penyesuaian dan pemotongan PPh, take-home pay anggota DPR kini sekitar Rp65,6 juta per bulan angka yang sebelumnya berada di kisaran Rp74,2 juta bruto.
 
Pengamat menilai pemangkasan tunjangan adalah sinyal awal transformasi, namun kepercayaan publik baru pulih jika diikuti agenda legislasi yang jelas: keberpihakan pada pekerja, pengendalian biaya hidup, dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, buruh menunggu bukti bukan sekadar simbol bahwa suara jalanan betul-betul diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan yang terasa di dapur keluarga pekerja