Panoramic Banten. Ribuan warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, turun ke jalan menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai ratusan persen. Suasana protes berlangsung hangat namun tetap kondusif, dengan berbagai elemen masyarakat menyuarakan keresahan mereka. Aspirasi yang begitu kuat akhirnya membuat pemerintah daerah mengambil langkah cepat: menunda kebijakan kenaikan pajak tersebut.
 
Rencana kenaikan PBB-P2 yang awalnya diproyeksikan hingga 300% dianggap membebani masyarakat, terutama para petani, pedagang kecil, hingga pemilik rumah sederhana. Mereka menilai kebijakan itu tidak selaras dengan kondisi ekonomi warga pasca-pandemi, di mana daya beli masih belum sepenuhnya pulih. Aksi yang berlangsung di depan kantor pemerintah daerah pun menjadi titik balik untuk mengevaluasi ulang kebijakan fiskal ini.
 
Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan penundaan dilakukan agar ada ruang dialog lebih luas dengan masyarakat. Bupati Bone menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap keresahan warga dan akan mencari formula terbaik agar kebijakan pajak tetap adil sekaligus menopang pembangunan daerah. Ia juga berjanji akan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha dalam diskusi lanjutan.
 
Penundaan kenaikan pajak ini menjadi bukti nyata bahwa suara masyarakat masih memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan rakyat dianggap menjadi kunci untuk menghindari gejolak di kemudian hari. Banyak warga menyambut positif keputusan ini dan berharap pemerintah benar-benar menindaklanjutinya dengan solusi yang lebih berpihak.
 
Fenomena di Bone juga menjadi cermin bagi daerah lain di Indonesia. Keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat harus diperhitungkan secara matang. Dengan begitu, kebijakan publik dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan sosial. Aksi ini bukan hanya soal pajak, melainkan tentang keadilan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.