Panoramic Banten. Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis dengan merealokasi dana pemerintah ke bank-bank daerah guna mempercepat pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil untuk memastikan likuiditas yang lebih merata di seluruh wilayah serta memperkuat peran lembaga keuangan lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
 
Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realokasi dana ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang selama ini kurang terjangkau oleh bank nasional. Dengan menyalurkan sebagian dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD), pemerintah berharap kredit produktif bagi UMKM dapat meningkat signifikan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif.
 
“BPD memiliki keunggulan dalam memahami karakter ekonomi daerah dan kebutuhan pelaku usaha lokal. Karena itu, penempatan dana pemerintah di BPD akan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Menteri Keuangan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10). Ia menegaskan bahwa langkah ini juga akan diiringi dengan pengawasan ketat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
 
Ekonom menilai kebijakan ini sebagai langkah positif untuk mendistribusikan pertumbuhan secara lebih merata. “Selama ini likuiditas banyak terkonsentrasi di kota besar. Dengan memperkuat bank daerah, efek pengganda ekonomi akan lebih terasa hingga ke tingkat desa,” ujar Dr. Anindya Pramesti, pengamat keuangan dari Universitas Gadjah Mada.
 
Selain memperkuat struktur perbankan daerah, realokasi dana ini juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan peningkatan pembiayaan UMKM dan sektor produktif, pemerintah optimis kebijakan ini akan menjadi katalis bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5,5% pada 2026.