Panoramic Banten. Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang digital yang sehat dengan memanggil perwakilan TikTok, Meta, dan sejumlah platform media sosial besar lainnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendesak agar perusahaan-perusahaan global itu memperketat moderasi konten, terutama terkait disinformasi, pornografi, dan perjudian online yang kian meresahkan masyarakat.
 
Langkah ini diambil menyusul maraknya laporan penyalahgunaan media sosial sebagai ruang penyebaran konten negatif. Pemerintah menilai, apabila dibiarkan, hal tersebut dapat merusak moral, menurunkan kualitas literasi digital, hingga mengancam generasi muda. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat serta koordinasi lintas lembaga menjadi agenda penting dalam pertemuan ini.
 
Tidak hanya berupa imbauan, pemerintah juga menyiapkan opsi sanksi bagi platform yang dianggap lalai. Sanksi tersebut bisa berupa denda, penangguhan operasional, hingga penghapusan dari daftar platform elektronik yang sah beroperasi di Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi peringatan serius agar raksasa teknologi internasional tidak abai terhadap tanggung jawab sosial mereka.
 
Dari sisi industri, pihak TikTok dan Meta menyatakan kesediaannya untuk memperkuat sistem keamanan konten mereka di Indonesia. Keduanya berjanji menambah tenaga moderator lokal, meningkatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan, serta membuka jalur aduan masyarakat agar laporan lebih cepat ditindaklanjuti. Meski begitu, pemerintah menekankan bahwa janji tersebut harus diikuti dengan hasil nyata di lapangan.
 
Dengan langkah tegas ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi platform global, tetapi juga memiliki kedaulatan digital yang harus dihormati. Harapannya, ruang maya Indonesia dapat menjadi tempat yang lebih aman, produktif, dan mendukung perkembangan kreativitas masyarakat, tanpa dibayangi oleh ancaman konten berbahaya.