Panoramic Banten. Meski ada peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, Provinsi Banten masih menghadapi tantangan serius dalam sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, sebanyak 412,71 ribu orang masih berada dalam kondisi menganggur per Februari 2025.
 
Data ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Banten, Adam Sofian, dalam acara pemaparan berita resmi statistik yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025. Dalam paparannya, Adam menyebutkan bahwa total penduduk usia kerja di Banten tercatat mencapai 9,44 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 6,21 juta orang masuk dalam kategori angkatan kerja, sementara 3,23 juta lainnya bukan angkatan kerja yakni kelompok yang sedang menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, atau lainnya.
 
Namun, dari 6,21 juta angkatan kerja itu, terdapat 412,71 ribu orang yang belum memiliki pekerjaan, menjadikan tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian utama. Sementara itu, terdapat 5,8 juta orang yang telah bekerja, namun kondisi mereka pun tidak sepenuhnya ideal.
 
“Jika dilihat lebih dalam, dari total pekerja tersebut, hanya 4,49 juta orang yang masuk kategori pekerja penuh waktu,” ungkap Adam. Sisanya terdiri dari 935,69 ribu orang pekerja paruh waktu, serta 380,27 ribu orang yang tergolong sebagai setengah pengangguran, yakni mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih berusaha mencari pekerjaan tambahan atau baru.
 
Meski begitu, ada sedikit angin segar dari data ketenagakerjaan Banten. Dalam rentang waktu satu tahun terakhir, yakni dari Februari 2024 hingga Februari 2025, BPS mencatat telah terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 175,91 ribu orang. Angka ini menunjukkan bahwa dinamika dunia kerja di Banten masih bergerak, meski belum cukup untuk menurunkan jumlah pengangguran secara signifikan.
 
Adam menjelaskan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut jumlah pengangguran, tapi juga soal kualitas pekerjaan. “Peningkatan pekerja penuh waktu memang menggembirakan, namun kita juga harus mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, berkelanjutan, dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dari kalangan usia produktif,” katanya.

Tingginya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran juga mencerminkan belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Kondisi tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, hingga terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di beberapa wilayah.
 
Pemerintah daerah pun diharapkan lebih aktif dalam merancang program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelatihan vokasi, serta mendukung sektor-sektor padat karya yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
 
Dengan potensi demografis yang besar dan posisi strategis di kawasan barat Pulau Jawa, Banten sesungguhnya memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaannya. Namun, hal itu tentu memerlukan sinergi antara dunia usaha, institusi pendidikan, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berdaya saing.